vestel-usa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini laporan tersebut sedang dalam proses verifikasi.
“Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Budi menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk memastikan semua aset Raffi Ahmad telah tercatat dalam LHKPN. “Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan,” ucap Budi.
Selain itu, KPK juga mengingatkan bahwa batas akhir penyerahan LHKPN bagi para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan/lembaga dan utusan khusus presiden adalah 21 Januari 2025.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa pelaporan LHKPN jajaran Kabinet Merah Putih slot kamboja telah mencapai 72 persen, dengan rincian 90 dari total 124 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN. Budi menerangkan bahwa dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 44 orang telah menyampaikan LHKPN. Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 38 orang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. Selanjutnya, dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, ada delapan orang yang telah melaporkan LHKPN.
Budi menambahkan bahwa KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian LHKPN apabila terdapat kendala. LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya, sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.
“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Dengan demikian, proses verifikasi LHKPN Raffi Ahmad ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaannya.